Dinamika Istana: Rencana Pengunduran Diri Wapres dan Langkah Hukum ke PTUN
By Admin
Gibran Rakabuming Raka | Dok. KPU
nusakini.com, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan telah mengutarakan rencananya untuk melepaskan jabatan fungsionalnya saat ini. Niat pengunduran diri tersebut dikomunikasikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 10 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan afirmasi mengenai adanya perjumpaan antara kedua pucuk pimpinan eksekutif tersebut. "Memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," jelas Prasetyo saat memberikan keterangan pers.
Pertemuan tertutup tersebut dilaporkan memakan durasi hingga sekitar dua setengah jam. Dalam perbincangan itu, Gibran menyinggung rentetan dinamika politik yang belakangan mencuat pasca terbitnya putusan dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Prasetyo juga menepis rumor yang menduga bahwa Presiden langsung memberikan penolakan terhadap niat pengunduran diri wakilnya. Prabowo dilaporkan justru memberikan berbagai masukan konstruktif saat merespons niat yang disampaikan koleganya tersebut.
Langkah Gibran selanjutnya adalah berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menguji validitas berkas administrasinya. Upaya peradilan ini memakan waktu sehingga sang Wapres meminta kesempatan untuk membuktikan kebenarannya.
Wacana pengunduran diri ini terjadi beriringan dengan memanasnya temperatur politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terdapat 50 legislator dari enam fraksi yang kini mengajukan usul hak menyatakan pendapat (HMP) guna merespons polemik ijazah tersebut.
Sebelumnya, MA telah menerbitkan putusan yang menganggap surat keterangan penyetaraan jenjang SMA milik Gibran cacat secara hukum. Keputusan peradilan itu mengamini temuan MK yang mengindikasikan ketiadaan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran dari institusinya di negara asing.
Gibran sendiri sempat merespons keraguan publik terhadap riwayat pendidikannya pada pernyataan media hari Rabu, 7 November 2026. "Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah," ungkap Gibran menanggapi isu yang menderanya.
Ia menegaskan kembali bahwa pendidikan tingkat sarjana telah diselesaikannya secara formal di Singapura. Argumen tersebut menjadi fondasi utama bagi pembelaan Gibran atas derasnya tekanan politik akhir-akhir ini. (*)